nusakini.com-Jakarta- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang juga selaku Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengatakan bahwa Rapat Pleno KNEKS Semester I 2022 yang diselenggarakan hari ini (Senin 30/5), berfokus pada percepatan untuk pelaksanaan program-program strategis sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam rapat yang turut dihadiri oleh pimpinan dari 26 Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah tingkat Provinsi tersebut, Menteri Keuangan menyebutkan bahwa tujuan diselenggarakannya rapat pleno ini adalah sebagai sarana untuk melihat beberapa aspek sekaligus yaitu pembangunan ekonomi secara keseluruhan, pembangunan perekonomian/syariah, serta percepatan pelaksanaan berbagai program baik program prioritas maupun regular.

“Kita meminta presentasi dari Kepala Eksekutif (KNEKS) menyangkut program-program yang sangat menonjol dan membutuhkan kerjasama karena ini tidak mungkin dilakukan oleh satu Kementerian/Lembaga saja,” ungkap Menkeu di Gedung Djuanda pada Senin (30/05).

Menkeu mengatakan bahwa pembangunan kawasan industri halal diprediksi mampu memberikan dampak positif pada keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif program baik dari segi manfaat serta berbagai prirotas fasilitas untuk bisa menarik para pelaku ekonomi masuk ke dalam kawasan industri halal.

• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit
• LPEI Kenalkan Produk Mitra Binaan pada Pameran Road to G20 Bali

“Apa manfaatnya dan apa kelebihannya sehingga mereka (para pelaku ekonomi) bisa tertarik. Itu yang perlu dipikirkan,” ujar Menkeu.

Selanjutnya, yang dibahas dalam rapat tersebut adalah data ekonomi dan industri terutama pada aspek pembiayaan. Menkeu menyebut bahwa penggunaan teknologi informasi perlu dilakukan untuk mendukung integrasi data tersebut. Menkeu juga mengingatkan bahwa integrasi dan konsistensi data ekonomi dan industri keuangan maupun industri sektor riil yang memenuhi persyaratan syariah itu masih perlu untuk dikoordinasikan secara lebih baik.(rls)